KORAN TALK - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan, lebih dari 50 persen ekonomi di Indonesia dikuasai oleh orang China atau Tionghoa.
Kalla menyampaikan hal ini dalam acara halalbihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (12/5/2023) malam.
"Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya empat setengah persen, tapi menguasai ekonomi lebih 50 persen. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya," kata Kalla dalam paparannya.
Ia menyebutkan, dari 100 orang kaya di dunia, hanya ada lima orang Islam yang masuk daftar tersebut.
Menurut dia, tantangan terbesar di bangsa Indonesia ini yakni perihal kewirausahaan atau entrepreneurship.
"Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan cendekiawan. Hanya di Indonesia negara Islam begini, ada gap (jarak) besar. Malaysia juga, tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30 persen," ujar dia.
Sementara itu, ia mengatakan, perekonomian di negara-negara lain biasanya dikuasai oleh orang-orang dari negaranya.
"Di Pakistan, yang kaya Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya, 9 orang Turki," kata Kalla.
Atas dasar itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mendorong agar masyarakat Indonesia semakin semangat dalam berinovasi dan kewirausahaan.
Sebab, menurut dia, di Indonesia sudah cukup tokoh akademisi dan politisi. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah soal kewirausahaan.
"Tantangan terbesarnya ada di kita. Mereka (orang China) tidak salah yang kurang kita," ucap dia.
Sebelumnya, JK menyebut ketidakadilan yang terjadi belakangan bisa menimbulkan terulangnya peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Untuk itu, ia pun mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Bahkan ia memberikan pesan kepada Anies Baswedan, untuk merebut kekuasaan.
Dia mengatakan, kekuasaan itu perlu direbut lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk mendatangkan kemajuan dan menjaga agar Indonesia tetap dalam keadaan damai.
Hal itu ia sampaikan di depan Anies dalam acara HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Jangan sampai (terjadi lagi kerusuhan), mari kita jaga agar tidak (terjadi lagi), tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan," ujar JK dalam pidato di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
"Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi," sambung dia.
Tokoh yang juga mendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu kemudian menyebut ada banyak masalah di negeri ini, termasuk utang luar negeri yang semakin membesar.
Selain itu masalah keamanan juga masih jadi isu penting, khususnya di wilayah Papua.
"Jadi banyak masalah-masalah, Anies, adinda, lima tahun yang datang bukan tempat yang nyaman. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan hero dan pahlawan kemanusiaan," ucap JK.
JK menyebut berutang memang gampang, tetapi yang susah adalah mereka yang membayar utang.
Jika terpilih, Anies disebut akan mewarisi negeri yang membayar utang hingga ribuan triliun rupiah per tahunnya.
"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ia berani tampil untuk menyelesaikan persoalan, itulah harapan kita semua," pungkas JK.
Baca Juga : Menteri Basuki Selama Ini Jarang Menanggapi Pernyataan Orang Lain, Kini Berikan Respon Menohok ke JK
Pendiri CSIS Tidak Sepakat dengan Pidato JK yang Singgung Peristiwa 1998 Bisa Terjadi Lagi
Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi sepakat jika permasalahan keadilan sosial perlu ditangani dengan serius, begitu juga dengan cara mencapai keadilan sosial perlu diperhatikan dengan baik.
Menurutnya pemerintah tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk berfokus kepada penangan keadilan sosial saja, sebab masih banyak tuntutan masyarakat yang harus penuhi bersama.
Namun di sisi kekhawatiran JK soal akan terjadi peristiwa 1998, kata dia, tidak akan mungkin terjadi saat ini.
Bahkan, lanjutnya, untuk menjurus ke arah peristiwa 1998 pun tidak akan terjadi.
"Situasi saat ini suka tidak suka, telah banyak membantu negara terus bangkit. Sekarang ini tidak ada faktor yang mendorong ke arah sana. Tidak setuju saya bahwa itu akan bisa ke arah sana pada saat ini," ujar Jusuf di program Rosi KORAN TALK, Kamis (25/5/2023).
Jusuf Wanandi menilai pemerintahan Joko Widodo telah berupaya memperbaiki keadaan Indonesia untuk mencegah peristiwa 1966, 1974 hingga 1998 terjadi kembali.
Menurutnya saat ini perbaikan dan program pembangunan yang dahulu tidak diterima masyarakt kini sudah dirasakan, dan Jusuf Kalla ikut menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut di periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Jadi saya rasa saat ini tak ada persoalan yang sifatnya mendesak," ujar Jusuf.
Lebih lanjut Anggota MPRS periode 1968-1972 ini juga merasa heran dengan kekhawatiran JK akan terjadinya peristiwa 1998.
Padahal JK ikut menjadi bagian saat Presiden Jokowi mendorong program pembangunan di daerah luar pulau Jawa.
Jusuf menilai pidato JK yang mengingatkan akan terjadi peristiwa 1998 jika keadilan sosial tidak tertangani tak terlepas dari posisi JK mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.
"Saya kira tentu ada faktor itu sehingga tersangkut di dalam penilaian beliau ini," ujarnya.
Sebelumnya JK menyatakan dirinya tidak ingin peristiwa kerusuhan di tahun 1998 terulang kembali.
Namun ada faktor-faktor yang bisa memunculkan peristiwa itu terjadi kembali yakni tidak adanya pemerataan sosial dan ekonomi.
Ia menyoroti fenomena ibu-ibu dari kalangan pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah.
Kemudian anak-anak pejabat yang mengendarai kendaraan mewah serta pejabat itu sendiri yang kerap pamer jalan-jalan ke luar negeri kini dianggap sebagai musuh masyarakat.
Menurut dia, masalah ketimpangan sosial saat ini sudah berbahaya dan harus ada pemerataan sosial dan ekonomi.
"Sebelum itu terjadi (peristiwa 1998) maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, politik, kita harus berusaha," ujar JK saat berpidato di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
.png)
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
