KORAN TALK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menganggarkan APBD sebesar Rp 38 miliar untuk pengadaan sepeda listrik tahun 2023. Sepeda listrik itu diperuntukkan bagi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Kabupaten Pandeglang.
Anggaran sepeda listrik Rp 38 miliar itupun menuai kritik. Namun, Bupati Pandeglang Irna Narulita menilai nominal yang dianggarkan kecil baginya.
"Rp 38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas. Mana Linmas, nggak diperhatikan. Seragam aja kami nggak dikasih sampai lecek begini. Bingung amat Rp 38 miliar," kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022) kemarin
Baca juga : Bisa Sedikit Lega, Kemenkes Pastikan Belum Ada Omicron Baru BA.4.6 di RI
Irna menilai sepeda listrik dapat membantu operasional petugas di tingkat masyarakat. Irna memberi contoh alasan mengapa sepeda listrik dinilai dapat perlu.
"Mereka (RT/RW) tiap hari, siang malam bantu kita. Yang sakit datang ke rumah RT, mau anter yang sakit, punya motor kagak. Boro-boro punya yang lain, enggak. Telepon lagi urusan yang lain, yang mau menikah," ujar Irna.
Irna menekankan tujuan pengadaan sepeda listrik untuk kepentingan masyarakat Pandeglang itu sendiri. Dia juga menegaskan tak ada kepentingan pribadinya terkait pengadaan sepeda listrik.
"Untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW, mereka cuman membantu kita dengan kendaraan operasional yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat," ungkapnya.
Baca juga : Warga Jakarta dan Bogor Mengeluh Pertalite Langka
Rencana anggaran sepeda Rp 38 miliar itupun menuai protes dari kalangan masyarakat, aktivis, hingga DPRD Pandeglang. Mereka menilai rencana Pemkab Pandeglang tidak efektif, sebab persoalan insfaktuktur di Pandeglang sampai saat ini belum juga terselesaikan.
Protes Warga
Salah satu warga Cimanggu bernama Kurtusi mengatakan sepeda listrik tidak terlalu urgent dengan kondisi jalan yang ada di Pandeglang. Sebab jalan di kabupaten Pandeglang masih banyak rusak.
"Kalau sepeda listrik di daerah kami kurang efektif. Karena mengingat jalannya itu rusak," katanya kepada detikcom di Pandeglang, Jumat (12/8)
Aktivis Nilai Ada Kepentingan Politik
Sementara itu, Koordinator Banten Bersih Deni Surya Permana mengatakan pemberian sepeda listrik untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang tidak ada keberpihakannya buat masyarakat. Menurutnya sepeda listrik tidak didasari atas dasar kebutuhan orang banyak.
"Bicara keberpihakan anggaran, ini kayanya anggaran yang besar, ini digunakan tahun-tahun politik lah. Tidak berpihak ke publik lah," katanya.
Baca juga : Permintaan Maaf BEM Untirta Usai Viral Mahasiswa Baru Dijemur Berjam-jam
Deni mengatakan pemberian sepeda listrik dikhawatirkan dijadikan sebagai ajang menaikan elektabilitas menjelang pemilu tahun 2024. Menurutnya rencana pemberian sepeda listrik syarat akan muatan politik.
"Kami membaca itu ada kepentingan elektoral untuk menyambut 2024. Ada muatan politik untuk menyambut pesta politik tahun 2024," katanya.
Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada menilai ada kekeliruan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Pandeglang. Ia meminta bupati Pandeglang untuk meninjau kembali terkait pemberian sepeda listrik.
"Saya kira kepada bupati pakai akal sehat dikit, untuk meninjau ulang rencana pembelian sepeda listrik. Khawatir ada penghamburan uang negara," katanya.
Simak soal kritik legislator soal pengadaan sepeda listrik di halaman berikutnya.
Ia meyakini pengadaan sepeda listrik ini bukan keinginan seluruh RT dan RW di Pandeglang serta bukan kebutuhan bagi para RT/RW. Menurutnya hal ini hanyalah untuk kepentingan politik semata.
"Permintaan siapa? tanya silahkan kepada mereka, tanya hayu kita cek, kita adu argumentasi yang memang rasional. Betulkah atas permintaan para aparat RT/RW di desa atau bukan, atau hanya kepentingan segelintir orang," tegasnya.
Anggota DPRD Minta Pemkab Perbaiki Infrastruktur
Anggota DPRD Pandeglang juga turut memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Pandeglang. ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pandeglang Erin Fabiana menilai pemberian sepeda listrik tak logis lantaran masih banyak infrastruktur yang mesti diperbaiki.
"Sebaiknya lebih ke pembangunan Infrastruktur. Sebab, masih ada beberapa warga yang ditandu untuk menuju puskesmas. Ini harus jadi perhatian serius. Tak logis lah dengan anggaran segitu, padahal infrastruktur masih banyak yang perlu diperbaiki," katanya.
Baca juga : Pangkat Brigadir: Artinya dan Daftar Pangkat dalam Kepolisian
Erin mengusulkan anggaran Rp 38 miliar dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Dia menyebut ruas jalan terpanjang Sodong sampai Kadu Mulya di kabupaten Pandeglang juga kondisinya masih rusak.
"Kalau anggaran Rp 38 miliar dialokasikan pada ruas jalan terpanjang di Kabupaten Pandeglang, mungkin lebih prestisius, jalan terpanjang bisa diselesaikan," katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Miftahul Farid Sukur juga mengkritisi rencana Pemkab Pandeglang. Ia menyarankan dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut lebih baik disalurkan pada infrastruktur. Menurutnya kondisi jalan di kabupaten Pandeglang juga tidak memungkinkan untuk dilalui oleh sepeda listrik.
"Karena memang jalan di kita juga masih belum bagus, masih banyak insfaktuktur yang kurang relevan jika di Pandeglang dibelikan sepeda listrik, medannya tidak sama dengan kota-kota yang lain," terangnya.
.png)
Dapatkan update berita setiap hari dari korantalk.news , Mari bergabung di Grup Telegram caranya klik Link Ini ╰┈➤ ( https://t.me/korantalk_news ) kemudian join °༄°
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
